Indonesia 2009 dalam Miniretrospeksi

REFLEKSI AKHIR TAHUN KOMPAS
Indonesia 2009 dalam Miniretrospeksi
Kamis, 31 Desember 2009 | 02:56 WIB
IGNAS KLEDEN
Keadaan dalam negeri Indonesia sering menimbulkan perbedaan dalam penglihatan orang luar negeri dan sikap warga negara Indonesia sendiri. Tentang Pemilu 2009, misalnya, pandangan luar negeri umumnya penuh apresiasi. Pemilu dianggap berjalan demokratis, tanpa gejolak dan kekerasan, dengan tingkat transparansi yang memuaskan. Akan tetapi, kita tahu, hingga sekarang, persoalan pemilu dan berbagai kaitannya masih menjadi kesibukan politik, yang kadang menimbulkan harapan, kadang melelahkan, karena begitu banyak gejolak, tetapi kemajuan yang dicapai sedikit sekali.
Perdebatan tentang warga negara yang kehilangan hak pilih, penghitungan suara yang dianggap aneh dan curang, sumber pendanaan pemilu yang dianggap penuh tanda tanya, dan akibat pemilu terhadap stabilitas pemerintahan yang belum kelihatan hingga saat ini, semua ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan pemilu, apa pun motif di baliknya.
Mengapa terjadi perbedaan pandangan? Dalam satu hal, melihat sebuah masalah dari dalam dan dari luar dapat menghasilkan pandangan yang berbeda, dan bahkan amat berbeda, karena data yang ditangkap dalam persepsi memang berlainan, tetapi juga karena interpretasi tentang data yang sama dapat juga berbeda. Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, mencatat dengan baik bahwa Indonesia termasuk negara yang membayar utang dengan teratur dan setia. Atau Bank Dunia akan mencatat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih aman. Akan tetapi, makna indikator itu untuk kehidupan dalam negeri akan tergantung dari pengalaman rakyat Indonesia sendiri.
Mengapa kemiskinan belum diatasi dengan meyakinkan? Mengapa lapangan kerja semakin hari semakin sulit? Mengapa kesempatan pendidikan semakin mahal sehingga universitas negeri semakin sulit dimasuki oleh calon-calon yang mungkin amat berbakat, tetapi kehilangan kesempatan, karena orangtuanya tak sanggup membayar uang kuliah?
Perbedaan itu akan kelihatan juga kalau orang-orang Jakarta, misalnya wartawan-wartawan televisi, pergi ke desa dan melapor kehidupan petani. Semuanya dilukiskan dengan idylis: kerbau yang membajak, kegembiraan petani menanam bibit, dan anak-anak mandi di kali sambil mencari ikan dan belut. Akan tetapi, di sana tidak kelihatan kesulitan petani yang tak berdaya menetapkan harga untuk hasil panennya sendiri. Atau bahwa sebagian besar mereka tidak lagi mempunyai sejengkal tanah pun, tetapi hanya menjual tenaganya sebagai buruh tani, yang nasib dan hidupnya tentu bergantung pada mereka yang memiliki sawah. Desa yang tenteram di Indonesia adalah suatu konstruksi kolonial, sebagaimana dibuktikan oleh studi-studi Prof Sartono Kartodirdjo, dan dibenarkan oleh berbagai studi lainnya yang menekankan agrarian relations.
Turisme atau pariwisata adalah suatu hal yang baik dan patut digalakkan untuk mendatangkan devisa negara. Akan tetapi, turisme intelektual adalah hal yang buruk yang harus dicegah untuk berkembang. Seorang wisatawan adalah orang yang ingin menikmati alam, kehidupan budaya, atau warisan sejarah sebagai pengisi waktu senggangnya. Tetapi, seorang turis intelektual adalah orang yang hanya mempunyai simpati, tetapi tidak mempunyai pengertian cukup tentang apa yang diklaim sebagai dikenalnya, dan lebih dari itu, cenderung menciptakan ilusi estetis dari kehidupan dan penderitaan orang lain, sehingga tidak mempunyai komitmen apa pun untuk memperbaiki keadaan yang dihadapinya.
Pertanian dan kelautan
Indonesia adalah negara pertanian. Meski demikian, atribut ini rupanya tak cukup menimbulkan rasa bangga. Impian adalah Indonesia harus menjadi negara industri. Akan tetapi, tetangga kita, Thailand, membuktikan dengan sukses bahwa pertanian bisa menjadi agroindustri dan agrobisnis yang berhasil dan menjadi sokoguru yang mengangkat ekonomi dan harkat negara dan bangsa itu di dunia. Pengakuan itu sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia dengan cara memberi atribut ”Bangkok” kepada segala produk pertanian dengan kualitas yang bagus.
Kadang kala muncul pertanyaan kenapa kita tak sebaiknya menjadi diri kita sendiri yang sebenarnya dan tidak berangan-angan sepanjang masa untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Mengapa kita tidak bangga berkata: we are what we are, and not what we are supposed to be? Mengapa yang diwariskan dari dunia pertanian hanya etos feodalisme dalam politik dan bukannya kesetiaan kepada tanah dan air sebagai modal?
Tak seorang pun meragukan bahwa Indonesia adalah negara kelautan dengan luas laut tidak kurang dari 5,8 juta kilometer persegi, dengan garis pantai sepanjang 81 kali panjang Pulau Jawa, dan dengan 17.500 lebih pulau besar kecil yang bertebaran di antara dua benua. Tradisi maritim negeri ini dikisahkan dalam berbagai buku sejarah. Tetapi, apa warisan tradisi maritim untuk ekonomi dan politik Indonesia sama sekali tidak jelas. Lebih dari 80 persen kapal yang bertugas menghubungi pulau-pulau kita konon sudah berusia lebih dari 30 tahun (Tempo, 19-26 Januari 2009).
Kekayaan laut kita menjadi obyekan kapal-kapal asing, yang keluar-masuk perairan kita tidak selalu dengan menghormati kedaulatan Indonesia. Kecelakaan kapal laut sering terjadi dan umumnya dijelaskan dengan alasan human error. Tetapi, baiklah kita ingat kembali bahwa ketika kapal Teratai Permai tenggelam pada 11 Januari 2009, hanya 35 orang dari 250 penumpang yang selamat. Ironis sekali bahwa informasi pertama tentang kecelakaan itu sampai ke otoritas pelabuhan terdekat 12 jam setelah kapal karam, dan ini pun terjadi lewat seorang penumpang yang sempat diselamatkan oleh perahu nelayan.
Masih mencari bentuk
Dalam kehidupan politik, kita melihat tumbuhnya lembaga-lembaga politik, lembaga kenegaraan, dan lembaga-lembaga demokrasi yang semakin hari semakin banyak. Meski demikian, adanya lembaga tidak dengan sendirinya menjamin perilaku politik yang sesuai dengan tuntutan lembaga. Adanya kabinet tidak dengan sendirinya mencerminkan kebijakan pemerintahan yang jelas dan bisa menjadi pegangan. Adanya DPR tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa aspirasi dan kepentingan rakyat diperjuangkan. Adanya lembaga peradilan tidak menjamin adanya kesempatan yang fair bagi tiap warga negara mendapatkan keadilan.
Jarak antara lembaga politik dan perilaku pelaku politik dijembatani oleh sistem politik dan kepemimpinan politik yang saling mengimbangi. Pemimpin yang enteng saja di negara maju dapat diselamatkan oleh sistem politik yang stabil. Sebaliknya, dalam sistem politik yang masih mencari bentuk seperti di Indonesia, kelemahan sistem politik dapat diimbangi oleh kepemimpinan politik yang kuat. Apakah kita akan mendapat kedua-duanya, atau malah kehilangan kedua-duanya, akan tergantung dari general will suatu komunitas politik yang bernama rakyat dan bangsa Indonesia.
Ignas Kleden Sosiolog; Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi